PANDEGLANG | Mediatargetkamera.my.id
Polemik dugaan pungutan pembelian Buku Cemerlang sebesar Rp35.000 per siswa dan dugaan potongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp50.000 di SDN 1 Teluklada, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, terus menjadi perhatian publik. Meskipun pihak sekolah menyatakan akan mengembalikan uang pembelian buku kepada para siswa, berbagai elemen masyarakat menilai persoalan tersebut belum selesai dan perlu ditangani secara menyeluruh.
Menindaklanjuti perkembangan itu, Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga serta Aktivis Banten (GOW-BANTEN) yang terdiri dari Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Lembaga Investigasi Negara (LIN), dan Aktivis Sosial Independen (AKSI) Kabupaten Pandeglang menyatakan akan segera melayangkan surat permohonan konferensi pers dan audiensi kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang.
Audiensi tersebut direncanakan untuk meminta penjelasan resmi terkait tindak lanjut atas dugaan pungutan di SDN 1 Teluklada, mekanisme pengawasan sekolah, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pengawasan terhadap penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).
Koordinator GOW-BANTEN yang juga Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar persoalan yang berkembang memperoleh penjelasan secara terbuka.
“Kami akan mengajukan konferensi pers dan audiensi dengan Disdikpora Kabupaten Pandeglang. Tujuan kami bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan meminta penjelasan resmi mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan terhadap dugaan persoalan di SDN 1 Teluklada. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap penggunaan Dana BOS maupun pelaksanaan Program Indonesia Pintar,” tegas Raeynold.
Menurutnya, pengembalian uang kepada orang tua siswa tidak serta-merta mengakhiri persoalan apabila masih terdapat dugaan pelanggaran administrasi atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya soal uang yang dikembalikan, tetapi apakah mekanisme yang dijalankan telah sesuai dengan aturan. Apabila terdapat kekeliruan, perlu ada evaluasi agar tidak terulang di sekolah lain,” tambahnya.
Sementara itu, Jaka Somantri, Koordinator II GOW-BANTEN yang juga Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, mengatakan pihaknya akan meminta Disdikpora menjelaskan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan serta tindak lanjut atas berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.
“Kami akan meminta Disdikpora menjelaskan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah, termasuk bagaimana tindak lanjut atas informasi yang telah menjadi perhatian publik. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Tubagus Tobi dari Aktivis Sosial Independen (AKSI) menilai persoalan tersebut perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan.
“Kami berharap instansi terkait melakukan penelusuran secara objektif. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Selain mengagendakan audiensi dengan Disdikpora Kabupaten Pandeglang, GOW-BANTEN menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi pengawas dan pihak terkait guna mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait rencana audiensi tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Team/Red
About the Author
