SERANG, Mediatargetkamera.my.id
Forum Mahasiswa Banten (FMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (6/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam pembangunan Flyover Unyur, Kota Serang.
FMB menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp24 miliar.
Dalam orasinya, FMB menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam proses pembangunan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, PT Galih Multi Perdana serta pihak kontraktor.
“Kami menilai proyek pembangunan Flyover Unyur yang dibangun melalui APBD Provinsi Banten dengan nilai pagu kurang lebih Rp24 miliar terdapat indikasi yang perlu diperiksa dan ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum,” ujar perwakilan FMB dalam aksi tersebut.
FMB mengaku telah melakukan investigasi dan menemukan adanya insiden kegagalan konstruksi dalam proyek Flyover Unyur. Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk pengawasan dan kinerja pihak kontraktor.
FMB juga mempertanyakan proses penunjukan maupun pemilihan pihak pelaksana proyek. Mereka menilai instansi terkait semestinya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rekam jejak dan kemampuan perusahaan sebelum menetapkan kontraktor pelaksana.
“Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat dikerjakan secara tidak maksimal dan kemudian menimbulkan kerugian bagi daerah maupun masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan konstruksi, FMB juga menduga adanya potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan itu, menurut FMB, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang.
FMB meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek Flyover Unyur, termasuk menelusuri penggunaan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan proyek.
Massa aksi juga menyoroti informasi mengenai adanya insiden kecelakaan kerja yang diduga terjadi di lokasi proyek. FMB meminta agar insiden tersebut tidak dianggap sepele dan perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah diterapkan sesuai ketentuan.
“Keselamatan pekerja harus menjadi perhatian serius. Kami meminta aparat dan instansi terkait memeriksa insiden tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” kata perwakilan FMB.
Tak hanya itu, FMB juga menyoroti informasi mengenai dugaan belum dibayarnya upah sejumlah pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Menurut FMB, persoalan tersebut harus segera ditelusuri karena menyangkut hak para pekerja.
“Dengan nilai pagu anggaran yang cukup besar, kami prihatin apabila benar masih ada pekerja yang belum mendapatkan haknya. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
FMB kemudian meminta adanya evaluasi terhadap perusahaan pelaksana apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Mereka bahkan mendorong agar perusahaan yang terbukti bermasalah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FMB menegaskan bahwa tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten.
Dalam aksi tersebut, FMB menyatakan belum mendapatkan tanggapan yang mereka harapkan dari pihak terkait. Karena itu, mereka berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut.
“Kami akan melayangkan surat kembali dan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak apabila persoalan ini tidak ditanggapi secara serius,” pungkasnya.
About the Author
