LEBAK, BANTEN || mediatargetkamera.my.id — LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak yang dikomandoi King Naga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, khususnya Bupati Lebak, agar mengambil langkah konkret dan transparan menyikapi polemik hengkangnya PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 dari wilayah Rangkasbitung.
King Naga menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa disertai tindakan nyata. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diusut secara terbuka untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga memengaruhi keputusan perusahaan industri alas kaki tersebut.
Ia menilai, persoalan hengkangnya perusahaan tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan bisnis. Jika berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal yang menggantungkan penghidupan pada sektor industri.
“Jangan hanya omon-omon di media. Masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan. Kalau memang ada persoalan yang menghambat investasi, pemerintah harus berani mengungkapnya secara transparan dan mengambil tindakan sesuai aturan,” tegas King Naga.
GMBI Desak Pemkab Lebak Ambil Langkah Konkret
Dalam menyikapi persoalan tersebut, King Naga menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemkab Lebak.
Pertama, membuka persoalan secara transparan kepada publik.
Pemkab Lebak didesak menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang melatarbelakangi polemik hengkangnya PT PWI 6 dari Rangkasbitung. Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum dari unsur birokrasi, pejabat, maupun pihak lain yang menghambat iklim investasi, dugaan tersebut harus ditelusuri secara objektif dan berdasarkan bukti.
GMBI juga meminta agar hasil penelusuran disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum, tanpa menutup-nutupi fakta yang telah terverifikasi.
Kedua, membuktikan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi.
King Naga menantang Bupati Lebak untuk menunjukkan langkah nyata dalam menjaga kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang sehat di Kabupaten Lebak.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan persoalan tersebut, pemerintah harus menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum dan administratif yang berlaku.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam menjaga investasi harus dibuktikan melalui tindakan yang terukur, bukan sekadar pernyataan di hadapan publik.
Ketiga, melindungi kepentingan tenaga kerja lokal.
GMBI Distrik Lebak turut mendesak pemerintah daerah agar menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak terhadap para pekerja dan pencari kerja lokal.
Menurut King Naga, keberlangsungan lapangan kerja harus menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, Pemkab Lebak perlu menjelaskan langkah yang disiapkan untuk melindungi pekerja terdampak, menjaga peluang kerja, serta mendorong keberlanjutan investasi di daerah.
“Jangan sampai masyarakat dan para buruh menjadi korban akibat persoalan yang tidak segera diselesaikan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan solusi. Jika ditemukan oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata
King Naga menegaskan, desakan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kepentingan masyarakat Lebak, terutama dalam menjaga lapangan pekerjaan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ia berharap Bupati Lebak tidak menganggap persoalan ini sebagai polemik biasa. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai perkembangan persoalan PT PWI 6, termasuk hasil koordinasi dengan pihak perusahaan dan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi dampaknya.
GMBI Distrik Lebak juga meminta agar setiap dugaan yang berkaitan dengan hambatan investasi ditindaklanjuti secara profesional, sehingga tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar yang dapat merugikan pihak tertentu.
Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, transparansi pemerintah dan kepastian informasi dinilai penting agar masyarakat tidak terjebak dalam simpang siur kabar mengenai keberlangsungan perusahaan dan nasib tenaga kerja.
King Naga menegaskan, pihaknya menginginkan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjaga masa depan investasi dan lapangan kerja di Kabupaten Lebak. (Red*
About the Author
