LEBAK | Mediatargetkamera.my.id — Pembangunan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Cigoong Utara dan Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan publik. Proyek senilai Rp4.635.236.000 tersebut dipertanyakan karena akses penghubung menuju jalan poros desa dinilai belum terlihat jelas.
Persoalan itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kebermanfaatan jembatan apabila akses menuju dan dari jembatan belum terkoneksi secara langsung dengan jalan utama desa.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Paket Pembangunan Jembatan Gantung Cigoong Utara di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten. Proyek itu memiliki masa pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung sejak 20 April hingga 16 Oktober 2026, dengan pelaksana yang tercantum adalah PT Wealthy International.
Keterangan warga yang dihimpun pada Kamis (20/8/2026) menyebutkan, salah satu ujung jembatan berada di area persawahan dan belum tersambung langsung dengan jalan poros desa. Jarak dari titik tersebut menuju jalan poros diperkirakan sekitar 500 meter.
“Jembatan ini memang sudah dibangun, tetapi aksesnya belum jelas. Ujungnya mentok ke sawah. Jalan poros desa memang ada, tetapi jaraknya cukup jauh, kurang lebih sekitar 500 meter,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Jembatan Dibangun, Akses Dipertanyakan
Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena pembangunan infrastruktur dinilai tidak hanya sebatas mendirikan konstruksi fisik, tetapi juga harus memastikan sarana tersebut dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.
Warga juga mempertanyakan sosialisasi terkait lahan yang nantinya berpotensi digunakan sebagai akses jalan penghubung dari jembatan menuju jalan poros desa.
“Seharusnya persoalan akses sudah jelas sejak tahap perencanaan. Jangan sampai jembatannya selesai, tetapi masyarakat masih harus mencari jalan untuk bisa sampai ke jalan poros,” ujar warga.
Dengan nilai proyek mencapai Rp4,6 miliar, masyarakat berharap persoalan konektivitas tersebut dapat dijelaskan dan dipastikan penyelesaiannya sebelum pembangunan jembatan rampung.
“Anggarannya bukan kecil, Rp4,6 miliar. Kami ingin jembatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi bangunan yang berdiri tanpa akses yang memadai,” tambahnya.
Aktivis: Jangan Sampai Infrastruktur Hanya Jadi Bangunan
Aktivis Lebak, Ruswa Ilahi, meminta pihak terkait membuka secara transparan dasar perencanaan proyek, termasuk kajian kebutuhan, kajian teknis, desain, spesifikasi pekerjaan, hingga perhitungan anggaran.
“Pemerintah harus menjelaskan kepada publik, apakah pembangunan jembatan ini sejak awal memang sudah dirancang sebagai satu kesatuan dengan akses jalan menuju jalan poros desa. Kalau belum, tentu menjadi pertanyaan besar,” tegas Ruswa.
Menurutnya, konektivitas merupakan bagian penting dari kebermanfaatan sebuah infrastruktur. Pembangunan jembatan tanpa akses yang memadai berpotensi membuat fungsi jembatan tidak maksimal.
“Jangan sampai pemerintah membangun fisiknya terlebih dahulu, sementara persoalan akses dan lahannya belum jelas. Perencanaan harus matang sebelum uang negara miliaran rupiah dibelanjakan,” katanya.
Bentang Sekitar 12 Meter, Anggaran Rp4,6 Miliar Dipertanyakan
Ruswa juga menyoroti kondisi geografis di lokasi pembangunan. Berdasarkan pengamatannya, bentang sungai di titik tersebut relatif pendek, yakni sekitar 12 meter.
Kondisi itu, menurutnya, membuat masyarakat wajar meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan nilai proyek yang mencapai Rp4,6 miliar.
“Kalau bentang sungainya sekitar 12 meter dan nilai kontraknya mencapai Rp4,6 miliar, publik berhak mengetahui bagaimana kajian teknis dan perhitungan anggarannya. Ini bukan tuduhan adanya penyimpangan, tetapi transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Ia meminta pihak berwenang tidak alergi terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat.
“Ini uang negara. Masyarakat berhak bertanya dan meminta penjelasan. Pemerintah maupun pihak pelaksana seharusnya membuka informasi yang dibutuhkan agar pembangunan ini benar-benar dipahami manfaat dan perencanaannya,” ujarnya.
Ruswa berharap pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai rencana akses penghubung jembatan menuju jalan poros desa, termasuk kepastian status lahan dan tahapan pembangunan akses tersebut.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin proyek bernilai miliaran rupiah tersebut selesai secara fisik, namun masih menyisakan persoalan konektivitas yang pada akhirnya menghambat pemanfaatan jembatan.
Masyarakat berharap pembangunan Jembatan Gantung Cigoong Utara dapat benar-benar menjadi infrastruktur penghubung yang bermanfaat, aman, dan memiliki akses yang jelas, sehingga anggaran negara yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Desa Cigoong Utara dan Desa Sumurbandung.
About the Author
