Target Kamera || JAKARTA – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang selama ini turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam tiga tahun terakhir menghadapi penurunan jumlah mahasiswa yang cukup signifikan. Bahkan, tidak sedikit PTS yang terpaksa menghentikan operasionalnya akibat minimnya jumlah mahasiswa baru.
Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam membuka penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur seleksi, termasuk jalur mandiri yang berlangsung cukup panjang. Situasi ini membuat PTS semakin sulit bersaing dalam mendapatkan mahasiswa baru.
Rektor Universitas Jakarta Internasional (UNIJI), Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.Si, membenarkan bahwa tantangan penerimaan mahasiswa baru yang dihadapi PTS dalam tiga tahun terakhir semakin berat.
“Tren penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta, khususnya di Jakarta, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satu persoalan utama adalah masih beririsan dan panjangnya jadwal penerimaan mahasiswa baru PTN, terutama melalui jalur mandiri,” ujar Paiman kepada awak media di Jakarta.
Menurutnya, kondisi tersebut sering menjadi keluhan para pengelola PTS. Banyak calon mahasiswa yang telah diterima di PTS, namun tetap mengikuti berbagai seleksi PTN melalui jalur mandiri. Ketika diterima di PTN, mereka akhirnya membatalkan pilihan di PTS.
“Calon mahasiswa yang sudah mengikuti seleksi di PTS masih mencoba berbagai jalur masuk PTN. Akibatnya, kemungkinan mereka meninggalkan PTS yang telah menerima mereka menjadi semakin besar,” jelasnya.
Dampak dari kondisi tersebut membuat tingkat okupansi mahasiswa di sejumlah PTS belum sebanding dengan daya tampung yang tersedia.
Untuk menghadapi tantangan itu, UNIJI telah melakukan berbagai inovasi, mulai dari pemberian beasiswa, bantuan finansial, skema cicilan Uang Kuliah Tunggal (UKT), layanan konseling mahasiswa, hingga pengembangan karier dan program magang.
Meski demikian, Paiman menegaskan bahwa keberlangsungan PTS tidak cukup hanya mengandalkan inovasi internal. Dukungan kebijakan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan.
Menurutnya, diperlukan pengaturan kuota penerimaan mahasiswa baru PTN yang lebih transparan dan akuntabel, penguatan peran LLDIKTI sebagai jembatan kolaborasi antara PTN dan PTS, serta kebijakan yang dapat membantu mengurangi beban operasional PTS.
“PTS tidak mendapatkan pembiayaan langsung dari pemerintah seperti halnya PTN. Karena itu, perhatian dan dukungan kebijakan sangat diperlukan agar PTS dapat terus bertahan dan berkembang,” tegasnya.
Paiman juga menyoroti pentingnya perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, lebih dari 52 persen pekerja di DKI Jakarta merupakan lulusan SMA/SMK. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang memilih bekerja atau menunda kuliah karena keterbatasan ekonomi.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk memperluas bantuan biaya pendidikan, termasuk meningkatkan dukungan terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta memperluas cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa PTS, khususnya di Jakarta.
Mengakhiri keterangannya, Paiman menegaskan bahwa PTS memiliki peran strategis dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional dan turut membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Keberadaan PTS sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar PTS tetap mampu bertahan dan terus berkontribusi bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red*
About the Author
