Target Kamera || Pandeglang Banten – Forum masyarakat yang dipimpin Rohmat menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait dugaan ASN/PNS yang merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam audiensi tersebut, Rohmat mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah terhadap dugaan rangkap jabatan yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mengganggu fungsi pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika memang ada ASN atau PNS yang menjadi anggota BPD, maka harus dilakukan kajian dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rohmat.
Ia juga menyoroti dampak yang ditimbulkan di tingkat desa, mulai dari minimnya penyerapan aspirasi masyarakat, lemahnya fungsi pengawasan, lambatnya pembangunan desa hingga persoalan pengelolaan BUMDes yang dinilai tidak berjalan optimal.
Menurutnya, audiensi ini merupakan langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap seluruh dugaan rangkap jabatan ASN/PNS yang menjadi BPD di wilayah Kabupaten Pandeglang.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Apabila diperlukan, Rohmat menyatakan siap melakukan audiensi lanjutan dengan Bupati Pandeglang guna meminta kepastian sikap pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut. (Red*
About the Author
